Tampilan

Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

PP 58/2023

TARIF PEMOTONGAN PAJAK PENGHASII.AN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, ATAU KEGIATANWAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Jenis: Peraturan Pemerintah
Nomor: 58 TAHUN 2023
Tahun: 2023
Status menurut sumber ⓘ: DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026DJP dan JDIH mencatat hal yang sama.
Kategori ⓘ: Dari daftar PPh katalog DJP
Sumber: halaman DJP · halaman JDIH
Teks: 5 pasal dan 5 penjelasan

Isi peraturan

Pasal 1 901 karakter
Pasal 2 2.166 karakter
Pasal 3 382 karakter
Pasal 4 453 karakter
Pasal 5 480 karakter

Teks sumber juga memuat 5 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.

Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026.

Rincian status dan sumber

Status yang dicatat tiap sumber

DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber

Catatan tiap sumber

DJP58 TAHUN 2023Peraturan Pemerintah · 27 Des 2023 · diambil 21 Sep 2026buka
JDIHPP 58 TAHUN 2023Peraturan Pemerintah · 27 Des 2023 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 27 Des 2023 - s.d. Dicabut (diambil 16 Okt 2026)buka

Relasi dengan peraturan lain (2)

Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.

Mencabut

PP 80/2010
“Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP

Disebut terkait oleh sumber

Mencabut Sebagian : PP 80 TAHUN 2010 — Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
jenis relasi menurut JDIH: Mencabut Sebagian

Lampiran (1)

Lampiran dibuka sebagai PDF asli di situs sumber. Isinya tidak diubah menjadi teks, karena sebagian lampiran berupa hasil pindaian yang OCR-nya merusak angka pada tabel tarif.

Lampiran PP58TAHUN2023.pdf