Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
UU 21/1997
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- Jenis
- Undang-Undang
- Nomor
- 21 TAHUN 1997
- Tahun
- 1997
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Diubah/Disempurnakan/Dicabut sebagian · 10 Okt 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar BPHTB katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 28 pasal dan 28 penjelasan
Pajak daerah. BPHTB dan PBB rumah atau tanah kini pajak daerah, diatur pemerintah daerah lewat perda (sejak UU 28/2009). Peraturan pusat di sini berlaku untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan, dan migas (PBB-P5L), atau untuk keadaan sebelum peralihan; periksa status per sumbernya.
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- DJP dan JDIH mencatat status yang berbeda
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 3.233 karakter
- Pasal 2 756 karakter
- Pasal 3 716 karakter
- Pasal 4 277 karakter
- Pasal 5 106 karakter
- Pasal 6 1.398 karakter
- Pasal 7 244 karakter
- Pasal 8 315 karakter
- Pasal 9 1.480 karakter
- Pasal 10 326 karakter
- Pasal 11 728 karakter
- Pasal 12 783 karakter
- Pasal 13 908 karakter
- Pasal 14 948 karakter
- Pasal 15 522 karakter
- Pasal 16 1.873 karakter
- Pasal 17 645 karakter
- Pasal 18 569 karakter
- Pasal 19 258 karakter
- Pasal 20 297 karakter
- Pasal 21 301 karakter
- Pasal 22 1.356 karakter
- Pasal 23 571 karakter
- Pasal 24 548 karakter
- Pasal 25 372 karakter
- Pasal 26 877 karakter
- Pasal 27 257 karakter
- Pasal 28 468 karakter
Teks sumber juga memuat 28 bagian penjelasan, tertaut dari tiap halaman pasal.
Teks diambil dari DJP pada 11 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPDiubah/Disempurnakan/Dicabut sebagiandiambil 10 Okt 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (7)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Diubah oleh
UU 20/2000 — PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
“Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3739) diubah sebagai berikut :”
dibaca dari teks DJP
Disebut terkait oleh sumber
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK
sumber tidak menyebutkan jenis relasinya
jenis relasi menurut JDIH: Diubah dengan