Pasal 3

(1) Dalam Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling sedikit memuat: a. Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang; b. Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat PPN terutang yang akan dipusatkan; c. Tanggal dimulainya pemusatan; d. Melampirkan fotocopy serta memperlihatkan yang asli, berita acara penyampaian SPT Masa PPN melalui Media Elektronik (e-filing) untuk masa pajak dari tempat yang akan dilakukan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum saat dimulainya pemusatan dan paling sedikit memuat: a. Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang; b. Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dipusatkan; c. Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan; dan d. Pernyataan Pengusaha Kena Pajak bahwa sistem administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang.