Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 7
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK/KANTOR POS DAN GIRO, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
DJP berlakuⓘBatang tubuh
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 19/1997 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
Keputusan ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 1993
DIREKTUR
J
ENDERAL
ANGGARAN,
DIREKTUR JENDERA
L
PAJAK,
ttd
ttd
BENJAMIN PARWOTO
FUAD BAWAZIER
DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI,
ttd
SOEHARDJO
DIREKTUR JENDERAL
POS DAN TELEKOMUNIKASI,
DIREKTUR
BANK INDONESIA,
ttd
ttd
DJAKARIA PURAWIDJAJA
HENDROBUDIYANTO
Teks diambil dari DJP pada 12 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.