Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
KEP-DJP 17/1993
TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, PENATAUSAHAAN PENERIMAAN NEGARA MELALUI BANK/KANTOR POS DAN GIRO, SERTA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
- Jenis
- Keputusan Dirjen Pajak
- Nomor
- KEP-17/PJ/1993
- Tahun
- 1993
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 10 Okt 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar Lainnya katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP
- Teks
- 7 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi KEP-DJP 19/1997 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 772 karakter
- Pasal 2 449 karakter
- Pasal 3 399 karakter
- Pasal 4 485 karakter
- Pasal 5 1.115 karakter
- Pasal 6 118 karakter
- Pasal 7 385 karakter
Teks diambil dari DJP pada 12 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 10 Okt 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- DJPKEP-17/PJ/1993Keputusan Bersama Dirjen · 2 Agu 1993 · diambil 12 Okt 2026buka
Relasi dengan peraturan lain (1)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Dicabut oleh
KEP-DJP 19/1997 — TATACARA PENATAUSAHAAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERTAMBANGAN MIGAS DAN PANAS BUMI SERTA PEMBAYARANNYA
“Pasal 8 Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-17/PJ.6/1993 tanggal 18 Agustus 1993 tentang Tatacara Penatausahaan Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Pembayarannya dinyatakan tidak berlaku lagi.”
dibaca dari teks DJP