Saku Pajak
Tampilan
Tema
Ukuran huruf
Data per 16 Okt 2026

Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).

Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.

Belum tersimpan untuk dipakai luring.

KELIMA

PENETAPAN PEMOTONG PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIHARUSKAN MEMBUAT BUKTI PEMOTONGAN DAN DIWAJIBKAN MENYAMPAIKAN SPT MASA PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 BERDASARKAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2017

DJP berlakuⓘBatang tubuh

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini disampaikan kepada: 1. Direktur Peraturan Perpajakan I; 2. Direktur Peraturan Perpajakan II; 3. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat; 4. Direktur Teknologi lnformasi Perpajakan; 5. Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan ln.formasi; 6. Direktur Transformasi Proses Bisnis; 7. Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar; 8. Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus; 9. Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat; 10. Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat; 11. Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I; 12. Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur; 13. Kepala Kanwil DJP Jakarta Utara; 14. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Satu; 15. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Dua; 16. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga; 17. Kepala KPP Wajib Pajak Besar Empat; 18. Kepala KPP Badan dan Orang Asing; 19. Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi; 20. Kepala KPP Perusahaan Masuk Bursa; 21. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Satu; 22. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Dua; 23. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Tiga; 24. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat; 25. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Lima; 26. Kepala KPP Penanaman Modal Asing Enam; 27. Kepala KPP Madya Jakarta Barat; 28. Kepala KPP Madya Jakarta Pusat; 29. Kepala KPP Madya Jakarta Selatan; 30. Kepala KPP Madya Jakarta Timur; dan 31. Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PAJAK , ttd. ROBERT PAKPAHAN

Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.