Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2023 DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Ditandatangani secara elektronik SURYO UTOMO - 20 - LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-8/PJ/2023 TENTANG TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DAN PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA CONTOH FORMAT SURAT DAN DOKUMEN DALAM RANGKA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DAN PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA A. CONTOH FORMAT DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU No. Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Alamat Tanah dan/atau Bangunan Luas Tanah (m2) Luas Bangunan (m2) Nilai Pengalihan (Rp) Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp) Ket. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah (10) - 21 - PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (2) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (4) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (5) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (6) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (7) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (9) : Diisi dengan keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan nilai penjumlahan. - 22 - B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) SURAT PERNYATAAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp 60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ..................................................... (1) NIK/NPWP : ..................................................... (2) Alamat : ..................................................... (3) dengan ini menyatakan bahwa: a. saya mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan Nomor Objek Pajak : ..................................................... (4) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (5) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (6) luas tanah (m2) : ..................................................... (7) luas bangunan (m2) : ..................................................... (8) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (9) b. telah melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah dengan data objek pajak sebagai berikut: Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ……………, ………………..(10) Yang membuat pernyataan, Meterai Rp10.000,00 (11) ………………………... (12) - 23 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN BERPENGHASILAN DI BAWAH PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DENGAN JUMLAH BRUTO PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KURANG DARI Rp60.000.000,00 (ENAM PULUH JUTA RUPIAH) Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi. Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/nomor pokok wajib pajak. Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi. Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan. Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan orang pribadi. Nomor (12) : Diisi dengan nama orang pribadi. - 24 - C. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN HIBAH SURAT PERNYATAAN HIBAH Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ..................................................... (1) NIK/NPWP : ..................................................... (2) alamat : ..................................................... (3) sebagai pengurus dan bertindak atas nama badan: nama : ..................................................... (4) *) NPWP : ..................................................... (5) *) alamat : ..................................................... (6) *) dengan ini menyatakan bahwa saya telah memberikan hibah berupa tanah dan/atau bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (7) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (8) alamat tanah dan/atau bangunan : ...................................................... (9) luas tanah (m2) : ..................................................... (10) luas bangunan (m2) : ..................................................... (11) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (12) kepada: nama : ..................................................... (13) NIK/NPWP : ..................................................... (14) alamat : ..................................................... (15) Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. ……………, …………….. (16) Yang membuat pernyataan, Meterai Rp10.000,00 (17) ………………………............. (18) *) diisi apabila pihak yang melakukan hibah berupa tanah dan/atau bangunan merupakan badan - 25 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN HIBAH Nomor (1) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan. Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau pengurus badan. Nomor (3) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau pengurus badan. Nomor (4) : Diisi dengan nama badan. Diisi apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan. Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak badan. Diisi apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan. Nomor (6) : Diisi dengan alamat badan. Diisi apabila pihak yang melakukan hibah merupakan badan. Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak penerima hibah berupa tanah dan/atau bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan orang pribadi atau pengurus badan. Nomor (18) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan. - 26 - D. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah ahli waris dari: nama : ..................................................... (1) NIK/NPWP : ..................................................... (2) alamat : ..................................................... (3) dengan ini menyatakan bahwa saya telah menerima pembagian waris berupa tanah dan/atau bangunan dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (4) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (5) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (6) luas tanah (m2) : ..................................................... (7) luas bangunan (m2) : ..................................................... (8) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (9) Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh seluruh ahli waris. ……………, ……………….. (10) Mengetahui, Yang membuat pernyataan, (13) ……………………... (14) (nama ahli waris) (11) ……………………... (12) (13) ……………………... (14) (nama ahli waris) (13) ……………………... (14) (nama ahli waris) Meterai Rp10.000,00 Meterai Rp10.000,00 Meterai Rp10.000,00 Meterai Rp10.000,00 - 27 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBAGIAN WARIS Nomor (1) : Diisi dengan nama pewaris. Nomor (2) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pewaris. Nomor (3) : Diisi dengan alamat pewaris. Nomor (4) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (5) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (6) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (7) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (9) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan. Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan ahli waris yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Nomor (12) : Diisi dengan nama ahli waris yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan masing-masing ahli waris. Nomor (14) : Diisi dengan nama masing-masing ahli waris. - 28 - E. CONTOH FORMAT DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 2009 YANG PENGHASILAN ATAS PENGALIHANNYA TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 2009 YANG PENGHASILAN ATAS PENGALIHANNYA TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN NO Alamat Unit Tanah/ Bangu nan Luas Tanah (m2) Luas Bangunan (m2) NOP NIB IDENTITAS PEMBELI DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPH SKB*) KET. SKB**) Sedang diajukan Permoho nan SKB*) Ket. ***) NAMA NPWP ALAMAT NILAI PENGALIHAN (Rp) TAHUN SUDAH BELUM NO. TGL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) *) diisi dengan tanda centang (√) **) ***) diisi dengan nomor dan tanggal SKB, dalam hal sudah terbit SKB keterangan atau alasan yang menjelaskan terjadinya perbedaan waktu pada saat pengalihan dan saat pengajuan dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang - 29 - PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 2009 YANG PENGHASILAN ATAS PENGALIHANNYA TELAH DILAPORKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (2) : Diisi dengan alamat unit tanah/bangunan. Nomor (3) : Diisi dengan luas tanah (m2). Nomor (4) : Diisi dengan luas bangunan(m2). Nomor (5) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan . Nomor (6) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (7) : Diisi dengan nama pembeli. Nomor (8) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pembeli. Nomor (9) : Diisi dengan alamat pembeli. Nomor (10) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (11) : Diisi dengan Tahun Pajak pelaporan. Nomor (12) : Diisi dengan tanda centang (√) apabila sudah diterbitkan SKB. Nomor (13) : Diisi dengan tanda centang (√) apabila belum diterbitkan SKB. Nomor (14) : Diisi dengan nomor SKB. Nomor (15) : Diisi dengan tanggal SKB. Nomor (16) : Diisi dengan tanda centang (√) untuk tanah dan/atau bangunan yang diajukan permohonan SKB. Nomor (17) : Diisi dengan keterangan. - 30 - F. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama : ..................................................... (1) jabatan : ..................................................... (2) sebagai pengurus Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha: nama : ..................................................... (3) NPWP : ..................................................... (4) alamat : ..................................................... (5) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (6) dengan ini menyatakan bahwa Badan Usaha dimaksud melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (7) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (8) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (9) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (6) luas tanah (m2) : ..................................................... (10) luas bangunan (m2) : ..................................................... (11) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (12) kepada: nama : ..................................................... (13) NIK/NPW P : ..................................................... (14) alamat : ..................................................... (15) Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum dalam hal ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya. ..............., .............. (16) Meterai Rp10.000,00 (17) ..………................... (18) - 31 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG DIALIHKAN BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha. Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha. Nomor (3) : Diisi dengan nama Badan Usaha. Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Badan Usaha. Nomor (5) : Diisi dengan alamat Badan Usaha. Nomor (6) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (7) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (9) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (12) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (13) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (15) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat pernyataan. Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan pengurus Badan Usaha. Nomor (18) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Badan Usaha. - 32 - G. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama *) : ..................................................... (1) jabatan *) : ..................................................... (2) bertindak atas nama: nama : ..................................................... (3) NIK/NPWP : ..................................................... (4) alamat : ..................................................... (5) dengan ini menyatakan bahwa pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa**): Rumah beserta tanahnya; atau Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (6) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (7) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (8) Kawasan Ekonomi Khusus …….… (9) luas tanah (m2) : ..................................................... (10) luas bangunan (m2) : ..................................................... (11) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (12) nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : ..................................................... (13) dari Badan Usaha: nama : ..................................................... (14) NPWP : ..................................................... (15) alamat : ..................................................... (16) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (9) Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Saya bersedia menerima konsekuensi hukum apabila ditemukan ketidaksesuaian dengan keadaan sebenarnya. ............, ................. (17) Meterai Rp10.000,00 …..………................. (18) *) diisi dalam hal permohonan oleh WP Badan **) diisi dengan tanda silang (x) - 33 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH BERLOKASI DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA Nomor (1) : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah badan. Nomor (2) : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah badan. Nomor (3) : Diisi dengan nama pembeli. Nomor (4) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak pembeli. Nomor (5) : Diisi dengan alamat pembeli. Nomor (6) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah yang dialihkan. Nomor (7) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (9) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (10) : Diisi dengan luas tanah rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (11) : Diisi dengan luas bangunan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (12) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (13) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan Nomor (14) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (15) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (16) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (17) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat. Nomor (18) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pembeli atau pengurus pembeli dalam hal pembeli adalah Wajib Pajak badan. - 34 - H. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA Nomor ............................ (1) ........,...........(3) Lampiran .............................. (2) Hal Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................... (4) ................................................... (5) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dengan ini: nama : ..................................................... (6) jabatan : ..................................................... (7) sebagai kuasa/pengurus*) dari orang pribadi atau badan dan bertindak atas nama orang pribadi atau badan: nama : ..................................................... (8) NIK/NPWP/No. Paspor : ..................................................... (9) alamat : ..................................................... (10) mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, dengan data objek pajak sebagai berikut**): Nomor Objek Pajak : ..................................................... (11) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (12) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (13) luas tanah (m2) : ..................................................... (14) luas bangunan (m2) : ..................................................... (15) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (16) nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan (Rp) : ..................................................... (17) dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: nama : ..................................................... (18) NIK/NPWP/No. Paspor : ..................................................... (19) alamat : ..................................................... (20) - 35 - dengan alasan …………………………….. (21) Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: No. Daftar Lampiran Checklist 1. a. surat pernyataan berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak dengan jumlah bruto pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) b. salinan kartu keluarga c. salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan 2. surat pernyataan hibah 3. surat pernyataan pembagian waris 4. a. salinan keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai persetujuan penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha b. daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku**) 5. salinan dokumen perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan 6. salinan dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan bukan merupakan subjek pajak 7. daftar pengalihan tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 yang penghasilan atas pengalihannya telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Demikian permohonan ini kami sampaikan. Pemohon, (22) ………………………... (23) *) coret yang tidak perlu **) mengisi daftar pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya terhadap badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk menggunakan nilai buku, dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pengalihan - 36 - PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan terdaftar atau bertempat tinggal. Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat orang pribadi atau badan terdaftar atau bertempat tinggal. Nomor (6) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan atau kuasa dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa. Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus badan atau kuasa dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa. Nomor (8) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badan/nomor paspor. Nomor (10) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan. Nomor (11) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (12) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (13) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (14) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (15) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (16) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (17) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (18) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (19) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/nomor pokok wajib pajak pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan/nomor paspor. Nomor (20) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (21) : Diisi dengan alasan permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya. Nomor (22) : Diisi dengan tanda tangan orang pribadi atau pengurus badan atau kuasa dalam hal dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa. Nomor (23) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan atau kuasa dalam hal dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa. - 37 - I. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Nomor : ............................ (1) .......................... (3) Lampiran : ............................ (2) Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................... (4) ................................................... (5) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dengan ini: nama : ..................................................... (6) jabatan : ..................................................... (7) sebagai pengurus/kuasa*) Badan Usaha dan bertindak atas nama Badan Usaha: nama : ..................................................... (8) NPWP : ..................................................... (9) alamat : ..................................................... (10) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (11) telah memperoleh penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan: nomor Keputusan Menteri : ................................................... (12) tanggal Keputusan Menteri : ................................................... (13) Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan : ................................................... (14) mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus, dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (15) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (16) - 38 - alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (17) Kawasan Ekonomi Khusus……….. (18) luas tanah (m2) : ..................................................... (19) luas bangunan (m2) : ..................................................... (19) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (20) kepada: nama : ..................................................... (21) NIK/NPW P : ..................................................... (22) alamat : ..................................................... (23) untuk memperoleh pengurangan sebesar**): 100% (seratus persen); atau 50% (lima puluh persen) dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp……………… (24) (………………………… (25)), dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. salinan surat keputusan mengenai penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus; 2. salinan surat keputusan Menteri mengenai keputusan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; 3. surat pernyataan tanah dan/atau bangunan yang dialihkan berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus; dan 4. surat kuasa khusus dalam hal Badan Usaha menunjuk seorang kuasa untuk mengajukan permohonan. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Pemohon, (26) ………………………... (27) *) coret yang tidak perlu **) diisi salah satu dengan tanda silang (x) - 39 - PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha terdaftar. Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat Badan Usaha terdaftar. Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Nomor (8) : Diisi dengan nama Badan Usaha. Nomor (9) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Badan Usaha. Nomor (10) : Diisi dengan alamat Badan Usaha. Nomor (11) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (12) : Diisi dengan nomor Keputusan Menteri mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Keputusan Menteri mengenai penetapan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Nomor (14) : Diisi dengan Tahun Pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas pengurangan PPh badan Nomor (15) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (17) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (18) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (19) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (20) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (21) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (22) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (23) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (24) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan. Nomor (25) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan. Nomor (26) : Diisi dengan tanda tangan pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Nomor (27) : Diisi dengan nama lengkap pengurus Badan Usaha atau kuasa dalam hal Badan Usaha menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. - 40 - J. CONTOH FORMAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA Nomor : ......................... (1) .........,................ (3) Lampiran : ......................... (2) Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak ................................................... (4) ................................................... (5) Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 tentang Tata Cara Pengecualian Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya dan Pembebasan dari Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, dengan ini*): nama : ..................................................... (6) jabatan : ..................................................... (7) alamat : ..................................................... (8) sebagai pengurus/kuasa**) Wajib Pajak dan bertindak atas nama: nama : ..................................................... (9) NIK/NPWP : ..................................................... (10) alamat : ..................................................... (11) mengajukan permohonan untuk memperoleh surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa***): Rumah beserta tanahnya; atau Apartemen, kondominium, dan sejenisnya, dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (12) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (13) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (14) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (15) luas tanah (m2) : ..................................................... (16) luas bangunan (m2) : ..................................................... (17) harga jual/nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (18) nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : ..................................................... (19) dari Badan Usaha: nama : ..................................................... (20) - 41 - NPWP : ..................................................... (21) alamat : ..................................................... (22) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (14) dengan alasan pembelian rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Untuk kelengkapan permohonan dimaksud, bersama ini kami lampirkan dokumen sebagai berikut: 1. surat keputusan mengenai penetapan penjual sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata; dan 2. surat pernyataan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Demikian permohonan ini kami sampaikan. Pemohon, ………………………... (23) *) diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan atau dikuasakan **) coret yang tidak perlu ***) diisi dengan tanda silang (x) - 42 - PETUNJUK PENGISIAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tempat dan tanggal surat permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar. Nomor (5) : Diisi dengan alamat Kantor Pelayanan Pajak tempat pembeli terdaftar. Nomor (6) : Diisi dengan nama pengurus dalam hal pembeli adalah wajib pajak badan atau nama kuasa dalam hal pembeli menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus dalam hal pembeli adalah wajib pajak badan atau kuasa dalam hal pembeli menunjuk kuasa dengan surat kuasa khusus. Nomor (8) : Diisi dengan alamat yang mengajukan permohonan surat keterangan bebas. Nomor (9) : Diisi dengan nama pembeli Nomor (10) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pembeli. Nomor (11) : Diisi dengan alamat pembeli. Nomor (12) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (13) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (14) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (15) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (16) : Diisi dengan luas tanah. Nomor (17) : Diisi dengan luas bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (20) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (21) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (22) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (23) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap pemohon . - 43 - K. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................ (1) SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA NOMOR : ………………………………. (2) TANGGAL : ………………………………. (3) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Nomor: ………………(4) tanggal ………………(5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………….(1) menerangkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut di bawah ini: nama : ..................................................... (6) NIK/NPW P : ..................................................... (7) alamat : ..................................................... (8) dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (9) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (10) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (11) luas tanah (m2) : ..................................................... (12) luas bangunan (m2) : ..................................................... (13) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (14) dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: nama : ..................................................... (15) NIK/NPW P : ..................................................... (16) alamat : ..................................................... (17) dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya dengan nilai sebesar Rp .......................(18) (............................................................(19)) dengan alasan …………………………………………..……..(20)*) mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah - 44 - melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris yang memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk menggunakan nilai buku melakukan pengalihan harta berupa bangunan dalam rangka melaksanakan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna, atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi. Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa seharusnya surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, maka orang pribadi atau badan wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor, (21) ………………………… (22) *) diisi dengan salah satu alasan - 45 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas. Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Surat Keterangan Bebas. Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan. Nomor (6) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan. Nomor (7) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badan. Nomor (8) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (11) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (12) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (13) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (14) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (15) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (16) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (19) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (20) : Diisi dengan salah satu alasan. Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas. Nomor (22) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas. - 46 - L. CONTOH FORMAT LAMPIRAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU No. Nomor Objek Pajak (NOP) Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) Alamat Tanah dan/atau Bangunan Luas Tanah (m2) Luas Bangunan (m2) Nilai Pengalihan (Rp) Nilai PPh yang Dibebaskan (Rp) Ket. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Jumlah (10) - 47 - PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA TERHADAP BADAN YANG MELAKUKAN PENGALIHAN HARTA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH MENTERI UNTUK MENGGUNAKAN NILAI BUKU Nomor (1) : Diisi dengan nomor urut. Nomor (2) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (3) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah. Nomor (4) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (5) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (6) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (7) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (8) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (9) : Diisi dengan keterangan. Nomor (10) : Diisi dengan nilai penjumlahan. - 48 - M. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................ (1) SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS NOMOR :………………………………. (2) TANGGAL :………………………………. (3) Berdasarkan permohonan Badan Usaha Nomor: ……………..(4) tanggal ………………(5), Kepala Kantor Pelayanan Pajak …………………….(1) menerangkan bahwa Badan Usaha tersebut di bawah ini: nama : ..................................................... (6) NPWP : ..................................................... (7) alamat : ..................................................... (8) Kawasan Ekonomi Khusus …….… (9) dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (10) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (11) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (12) Kawasan Ekonomi Khusus …….… (9) luas tanah (m2) : ..................................................... (13) luas bangunan (m2) : ..................................................... (14) nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (15) dengan data pihak penerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagai berikut: nama : ..................................................... (16) NIK/NPW P : ..................................................... (17) alamat : ..................................................... (18) memperoleh pengurangan sebesar*): 100% (seratus persen); atau 50% (lima puluh persen), dari pembayaran Pajak Penghasilan badan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya sebesar Rp…………………(19) (………………………(20)) dengan alasan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi - 49 - Khusus dan dilakukan oleh Badan Usaha yang memperoleh fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan. Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, Badan Usaha wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor, (21) ………………………… (22) *) diisi dengan tanda silang (x) - 50 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas. Nomor (4) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha. Nomor (5) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha. Nomor (6) : Diisi dengan nama Badan Usaha. Nomor (7) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Badan Usaha. Nomor (8) : Diisi dengan alamat Badan Usaha. Nomor (9) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (10) : Diisi dengan nomor objek pajak tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (11) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (12) : Diisi dengan alamat tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (13) : Diisi dengan luas tanah yang dialihkan. Nomor (14) : Diisi dengan luas bangunan yang dialihkan. Nomor (15) : Diisi dengan nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dialihkan. Nomor (16) : Diisi dengan nama pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (17) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (18) : Diisi dengan alamat pihak yang menerima pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Nomor (19) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan. Nomor (20) : Diisi dengan terbilang nilai Pajak Penghasilan yang memperoleh fasilitas pengurangan. Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas. Nomor (22) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas. - 51 - N. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................. (1) SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA NOMOR :……………………………….(2) TANGGAL :……………………………….(3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak……………………………. (1) menerangkan bahwa Wajib Pajak tersebut dibawah ini: nama : ..................................................... (4) NIK/NPWP : ..................................................... (5) alamat : ..................................................... (6) dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus dan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perlakuan perpajakan, kepabeanan, dan cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus. Surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan ini berlaku atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata berupa ..................................................... (7) dengan data objek pajak sebagai berikut: Nomor Objek Pajak : ..................................................... (8) Nomor Identifikasi Bidang Tanah : ..................................................... (9) alamat tanah dan/atau bangunan : ..................................................... (10) Kawasan Ekonomi Khusus …….… (11) luas tanah (m2) : ..................................................... (12) luas bangunan (m2) : ..................................................... (13) harga jual/nilai pengalihan (Rp) : ..................................................... (14) nilai PPh yang dibebaskan (Rp) : ..................................................... (15) dari Badan Usaha penjual rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah sebagai berikut: nama : ..................................................... (16) NPWP : ..................................................... (17) alamat : ..................................................... (18) Kawasan Ekonomi Khusus …….…. (11) - 52 - Dalam hal dikemudian hari terbukti bahwa seharusnya surat keterangan bebas ini seharusnya tidak diterbitkan, maka Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang ditambah sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Kantor, ………………………... (19) - 53 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas. Nomor (3) : Diisi tanggal surat keterangan bebas. Nomor (4) : Diisi dengan nama pembeli. Nomor (5) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pembeli. Nomor (6) : Diisi dengan alamat pembeli. Nomor (7) : Diisi dengan jenis rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (8) : Diisi dengan nomor objek pajak rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (9) : Diisi dengan nomor identifikasi bidang tanah yang dialihkan. Nomor (10) : Diisi dengan alamat rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (11) : Diisi dengan nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (12) : Diisi dengan luas tanah. Nomor (13) : Diisi dengan luas bangunan. Nomor (14) : Diisi dengan harga jual atau nilai pengalihan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah. Nomor (15) : Diisi dengan nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan. Nomor (16) : Diisi dengan nama penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (17) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (18) : Diisi dengan alamat penjual Badan Usaha Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata. Nomor (19) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas. - 54 - O. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................ (1) Nomor : ......................... (2) .................... (3) Sifat : Sangat Segera Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya Yth. .................. (4) NIK/NPWP .................. (5) ………………………. (6) Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya yang Saudara ajukan melalui surat nomor ..........................(7) t a n g g a l ..........................(8), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. (9) Demikian untuk dimaklumi. Kepala Kantor, (10) .......................... (11) - 55 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan. Nomor (5) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badan. Nomor (6) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau badan. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan orang pribadi atau badan. Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan. Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. - 56 - P. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................ (1) Nomor : ......................... (2) .................... (3) Sifat : Sangat Segera Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Badan Usaha dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus Yth. .................. (4) NPWP .................. (5) ………………………. (6) Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus yang diajukan melalui surat nomor ..........................(7) t a n g g a l ..........................(8), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan tidak dapat disetujui dengan alasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. (9) Demikian untuk dimaklumi. Kepala Kantor, (10) .......................... (11) - 57 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN USAHA DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA, DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama Badan Usaha. Nomor (5) : Diisi dengan nomor pokok wajib pajak Badan Usaha. Nomor (6) : Diisi dengan alamat Badan Usaha. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan Badan Usaha. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan Badan Usaha. Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan. Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. - 58 - Q. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................ (1) Nomor : ......................... (2) .................... (3) Sifat : Sangat Segera Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penjualan Rumah Tinggal atau Hunian yang Tergolong Sangat Mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Yth. .................. (4) NIK/NPWP .................. (5) ………………………. (6) Sehubungan dengan permohonan surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata yang Saudara ajukan melalui surat nomor ..........................(7) t a n g g a l ..........................(8), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui dengan alasan: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………. (9) Demikian untuk dimaklumi. Kepala Kantor, (10) .......................... (11) - 59 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama pembeli. Nomor (5) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak pembeli. Nomor (6) : Diisi dengan alamat pembeli. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan pembeli. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat permohonan pembeli. Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan. Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. - 60 - R. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN/PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS Nomor : ......................... (1) ........., ........... (2) Lampiran : ......................... (3) Hal : Permohonan Penggantian/Pembatalan*) Surat Keterangan Bebas Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak .................. (4) di .................. (5) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: nama **) : ..................................................... (6) jabatan **) : ..................................................... (7) bertindak atas nama: nama : ..................................................... (8) NIK/NPWP : ..................................................... (9) alamat : ..................................................... (10) dengan ini menyatakan bahwa: 1. saya merupakan orang pribadi/pengurus badan*) yang telah mengajukan permohonan ……………………………………………………. (11)***) surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata 2. atas permohonan tersebut, saya telah menerima surat keterangan bebas dengan nomor …………………………….. (12), tanggal ……………………. (13) sebagaimana terlampir. 3. saya bermaksud untuk mengajukan permohonan …………………… (14)***): penggantian surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud karena telah terjadi kesalahan ........................................ (15). pembatalan surat keterangan bebas sebagaimana dimaksud dengan alasan ........................................ (16). 4. penggantian data/isian surat keterangan bebas yang saya ajukan adalah sebagai berikut****): No. Data/isian Semula Menjadi Keterangan 1 ……………… (17) ……………… (18) ……………… (19) ……………… (20) 2 dst - 61 - Demikian surat permohonan penggantian/pembatalan*) ini dibuat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Wajib Pajak, (19) .......................... *) coret yang tidak perlu **) diisi dalam hal permohonan oleh Wajib Pajak Badan atau dikuasakan ***) diisi dengan tanda silang (x) ****) diisi dalam hal permohonan yang diajukan berupa penggantian SKB - 62 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN/PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS Nomor (1) : Diisi dengan nomor surat permohonan penggantian/pembatalan surat keterangan bebas. Nomor (2) : Diisi dengan tempat dan tanggal pembuatan surat permohonan penggantian/pembatalan surat keterangan bebas. Nomor (3) : Diisi dengan jumlah lampiran surat permohonan. Nomor (4) : Diisi nama Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas. Nomor (5) : Diisi alamat Kantor Pelayanan Pajak yang menerbitkan surat keterangan bebas. Nomor (6) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan atau kuasa dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa. Nomor (7) : Diisi dengan jabatan pengurus badan atau kuasa dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa. Nomor (8) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan. Nomor (9) : Diisi dengan nomor induk kependudukan/nomor pokok wajib pajak orang pribadi atau badan. Nomor (10) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan. Nomor (11) : Diisi dengan surat keterangan bebas yang diajukan penggantian/pembatalan. Nomor (12) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas yang diajukan penggantian/pembatalan. Nomor (13) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas yang diajukan penggantian/pembatalan. Nomor (14) : Diisi sesuai dengan perihal permohonan yang diajukan. Nomor (15) : Diisi dengan jenis kesalahan, antara lain kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kesalahan lainnya. Nomor (16) : Diisi dengan alasan pembatalan surat keterangan bebas. Nomor (17) : Diisi dengan jenis data/isian pada surat keterangan bebas yang telah diterbitkan seperti nama, NIK/NPWP, alamat, nomor objek pajak, alamat objek, luas tanah, luas bangunan, nilai pengalihan, nilai Pajak Penghasilan yang dibebaskan, dan/atau nama Kawasan Ekonomi Khusus. Nomor (18) : Diisi dengan data berdasarkan surat keterangan bebas yang telah diterbitkan. Nomor (19) : Diisi dengan data pada surat keterangan bebas yang seharusnya berdasarkan bukti pendukung atau keadaan yang sebenarnya. Nomor (20) : Diisi dengan keterangan yang dibutuhkan misalnya bukti pendukung. Nomor (21) : Diisi dengan tanda tangan dan nama lengkap Wajib Pajak. - 63 - S. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................ (1) Nomor : ......................... (2) .................... (3) Sifat : Sangat Segera Hal : Penolakan Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas Yth. .................. (4) NIK/NPWP .................. (5) ………………………. (6) Sehubungan dengan surat Saudara hal Permohonan Penggantian Surat Keterangan Bebas nomor ..........................(7) t a n g g a l ..........................(8), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Kami telah melakukan penelitian atas permohonan yang Saudara sampaikan. 2. Berdasarkan hasil penelitian, kami memutuskan bahwa permohonan Saudara tidak dapat diterima dengan alasan:  ..........................  ..........................  dst (9) Demikian disampaikan agar menjadi maklum. Kepala Kantor, (10) .......................... (11) - 64 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PENGGANTIAN SURAT KETERANGAN BEBAS Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat penolakan permohonan. Nomor (3) : Diisi dengan tanggal surat penolakan permohonan. Nomor (4) : Diisi dengan nama orang pribadi atau pengurus badan atau kuasa dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa yang mengajukan permohonan. Nomor (5) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak. Nomor (6) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau pengurus badan atau kuasa dalam hal orang pribadi atau badan menunjuk kuasa yang mengajukan permohonan. Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat permohonan orang pribadi atau pengurus badan. Nomor (8) : Diisi dengan tanggal surat orang pribadi atau pengurus badan. Nomor (9) : Diisi dengan alasan penolakan permohonan. Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. Nomor (11) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat penolakan permohonan. - 65 - T. CONTOH FORMAT SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK ................................................. (1) SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS NOMOR :……………………………….(2) TANGGAL :……………………………….(3) Sehubungan dengan diperolehnya data/informasi yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan: nama : ..................................................... (4) NIK/NPWP : ..................................................... (5) alamat : ..................................................... (6) tidak berhak untuk mendapatkan ……………………………………………………. (7) surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya surat keterangan bebas Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya, di Kawasan Ekonomi Khusus surat keterangan bebas pemungutan Pajak Penghasilan atas penjualan rumah tinggal atau hunian yang tergolong sangat mewah di Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dengan alasan ………………………………….. (8), sehingga surat keterangan bebas dengan nomor ……………………. (9) tanggal ……………………….. (10) yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dibatalkan. Kepala Kantor, (11) .......................... (12) - 66 - PETUNJUK PENGISIAN SURAT KETERANGAN PEMBATALAN SURAT KETERANGAN BEBAS Nomor (1) : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan bebas. Nomor (2) : Diisi dengan nomor surat keterangan pembatalan. Nomor (3) : Diisi tanggal surat keterangan pembatalan. Nomor (4) : Diisi dengan nama orang pribadi atau badan. Nomor (5) : Diisi dengan nomor induk kependudukan atau nomor pokok wajib pajak. Nomor (6) : Diisi dengan alamat orang pribadi atau badan. Nomor (7) : Diisi salah satu jenis surat keterangan bebas yang diterbitkan. Nomor (8) : Diisi dengan alasan pembatalan surat keterangan bebas. Nomor (9) : Diisi dengan nomor surat keterangan bebas yang dibatalkan Nomor (10) : Diisi dengan tanggal surat keterangan bebas yang dibatalkan. Nomor (11) : Diisi dengan tanda tangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan pembatalan. Nomor (12) : Diisi dengan nama lengkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak penerbit surat keterangan pembatalan. DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Ditandatangani secara elektronik SURYO UTOMO