Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
KEP-DJP 8/2023
TATA CARA PENGECUALIAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ATAU PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA DAN PEMBEBASAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN RUMAH TINGGAL ATAU HUNIAN YANG TERGOLONG SANGAT MEWAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS PARIWISATA
- Jenis
- Keputusan Dirjen Pajak
- Nomor
- KEP-8/PJ/2023
- Tahun
- 2023
- Status menurut sumber ⓘ
- JDIH Berlaku · 21 Sep 2026Hanya JDIH yang mencatat statusnya; belum ada sumber lain untuk dibandingkan.
- Kategori ⓘ
- PPh menurut pilihan situs ini dari JDIH
- Sumber
- halaman JDIH
- Teks
- 20 pasal
Dicatat berbeda oleh dua sumber. Peraturan ini juga muncul sebagai PER-DJP 8/2023 (Peraturan Dirjen Pajak), dengan nomor, tahun, dan judul yang sama tetapi jenis yang berbeda. Keduanya sengaja tidak digabungkan: menggabungkan berarti memilih salah satu sumber sebagai yang benar.
Isi peraturan
- Pasal 1 2.718 karakter
- Pasal 2 1.217 karakter
- Pasal 3 3.028 karakter
- Pasal 4 5.019 karakter
- Pasal 5 621 karakter
- Pasal 6 278 karakter
- Pasal 7 380 karakter
- Pasal 8 3.243 karakter
- Pasal 9 851 karakter
- Pasal 10 288 karakter
- Pasal 11 270 karakter
- Pasal 12 1.780 karakter
- Pasal 13 4.522 karakter
- Pasal 14 3.433 karakter
- Pasal 15 4.309 karakter
- Pasal 16 1.567 karakter
- Pasal 17 276 karakter
- Pasal 18 836 karakter
- Pasal 19 657 karakter
- Pasal 20 73.874 karakter
Teks diambil dari JDIH pada 6 Okt 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
- JDIHKEP-8/PJ/2023Keputusan Unit Eselon I · 15 Des 2023 · diambil 21 Sep 2026 · masa berlaku di halaman JDIH: 15 Des 2023 - s.d. Dicabut (diambil 6 Okt 2026)buka
Relasi dengan peraturan lain (3)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 19 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 19 -”
dibaca dari teks JDIH · diabaikan: hierarki: KEP-DJP tidak dapat mencabut/mengubah PP
“Pasal 19 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 28/PJ/2009 tentang Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 30/PJ/2009 tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 19 -”
dibaca dari teks JDIH · diabaikan: hierarki: KEP-DJP tidak dapat mencabut/mengubah PP
Mengubah
Kalimat sumbernya tidak bisa diambil. kalimat perubahan tidak ditemukan di batang tubuh; relasi ini dibaca dari judul peraturan. Periksa sendiri teks peraturannya sebelum memakai relasi ini.
dibaca dari teks JDIH · diabaikan: hierarki: KEP-DJP tidak dapat mencabut/mengubah PMK