Pasal 18

(1) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. Formulir BPPU - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap; dan b. Formulir BPNR - Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Non Residen/Withholding Slip for NonResident, yang digunakan untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) bagi Wajib Pajak luar negeri. (2) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. nomor Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; b. Masa Pajak dan Tahun Pajak; c. sifat pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); d. status Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi; e. identitas pihak yang dipotong dan/atau dipungut berupa: 1. bagi Wajib Pajak dalam negeri: a) Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan; dan b) nama; atau 2. bagi Wajib Pajak luar negeri: a) tax identification number atau identitas perpajakan lainnya; b) nama; c) alamat; d) negara; dan e) nomor paspor; f. jenis fasilitas; g. kode objek pajak; h. dasar pengenaan pajak; i. tarif; j. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong/dipungut/ ditanggung pemerintah; k. dokumen yang menjadi dasar pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atau dasar pemberian fasilitas; l. mekanisme pembayaran dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi merupakan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; m. identitas Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi, berupa: 1. Nomor Pokok Wajib Pajak atau Nomor Induk Kependudukan Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi; 2. Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha atau nomor identitas Subunit Organisasi; dan 3. nama Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi; n. nama penanda tangan; dan o. tanggal ditandatangani Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar. (3) Satu Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibuat untuk pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atas: a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut; b. 1 (satu) kode objek pajak; dan c. 1 (satu) Masa Pajak. (4) Dalam hal pada suatu Masa Pajak terdapat 2 (dua) atau lebih transaksi pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) atas pihak yang sama dan dengan kode objek pajak yang sama, Pemotong dan/atau Pemungut Pajak Penghasilan Unifikasi dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. (5) Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dibuat sesuai contoh format; dan b. diisi sesuai petunjuk pengisian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (6) Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g diisi berdasarkan kode objek pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (7) Kode objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak. (8) Tata cara pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.