Pasal 22

(1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi terdiri atas: a. induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan b. lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang terdiri atas: 1. Formulir DAFTAR-I - Daftar Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar; 2. Formulir DAFTAR-II - Daftar Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri dan/atau Disetor secara Digunggung; dan 3. Formulir LAMPIRAN-I - Daftar Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Unifikasi Berformat Standar. (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi selain berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), juga memuat data mengenai: a. status Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; b. jenis kode jenis setoran; c. jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang dipotong, dipungut, ditanggung pemerintah, dibayar sendiri, dan/atau disetor sendiri; d. jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); e. jumlah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) yang telah disetor pada Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang dibetulkan dan jumlah Pajak Penghasilan kurang bayar atau lebih bayar, dalam hal dilakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi; dan f. tanggal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi disampaikan. (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Dokumen Elektronik. (4) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dibuat sesuai contoh format; dan b. diisi sesuai petunjuk pengisian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.