Pasal 47

(1) Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, tempat penimbunan berikat, atau kawasan ekonomi khusus wajib membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak yang merupakan Pengusaha di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. (2) Pengusaha Kena Pajak Toko Retail wajib membuat e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Turis Asing yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada Pengusaha Kena Pajak Toko Retail. (3) Dikecualikan dari kewajiban pembuatan e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), Faktur Pajak atas: a. penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Pembeli Barang Kena Pajak dan/atau Penerima Jasa Kena Pajak dengan karakteristik konsumen akhir, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai; dan b. Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak, yang bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilainya berupa dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. (4) Dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak atas ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dibuat menggunakan modul e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3). Paragraf 5 Tata Cara Pembetulan atau Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak