Pasal 57

(1) Faktur Pajak tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dalam hal: a. e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tidak mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2); b. mencantumkan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) yang tidak sebenarnya atau sesungguhnya; dan/atau c. berisi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 untuk e-Faktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) untuk Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) serta keterangan lain yang ditentukan yang tidak sesuai dengan ketentuan pengisian keterangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap. (3) Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (4) Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. (5) Contoh mengenai Faktur Pajak yang diisi secara tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.