KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2026 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
⚠ Penomoran pasal di teks sumber janggal
Nomor pasal meloncat di teks sumber. (39->4,4->40)
Ada nomor pasal yang muncul lebih dari sekali di teks sumber.
Label pasal ini ditulis persis seperti di sumber.
(1)
Wajib Pajak orang pribadi wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan Pajak Penghasilan serta melaporkan pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) melalui Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
(2)
Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a.
suami dan istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
b.
istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
penghasilan atau kerugiannya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi masing-masing suami dan istri.
(3)
Suami dan istri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat dan melampirkan penghitungan Pajak Penghasilan berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.
Teks diambil dari DJP pada 21 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.
Saku Pajak