Pasal 13

(1) Pemungut PPN PMSE wajib menyetorkan PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) untuk setiap Masa Pajak paling lama diterima oleh bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. (2) Penyetoran PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: a. secara elektronik ke rekening kas negara melalui bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya di Indonesia; dan/ atau b. melalui cara lain yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (3) Transaksi penyetoran PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan kode billing Direktorat Jenderal Pajak yang diperoleh secara mandiri oleh Pemungut PPN PMSE melalui aplikasi billing Direktorat Jenderal Pajak yang terdapat pada aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (4) Pemungut PPN PMSE dapat melakukan penyetoran PPN yang dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan: a. mata uang Rupiah, dengan menggunakan kurs yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada tanggal penyetoran; b. mata uang Dollar Amerika Serikat; atau c. mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. (5) Penggunaan mata uang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan mata uang yang dipilih oleh Pemungut PPN PMSE di akun Pemungut PPN PMSE pada aplikasi atau sistem yang ditentukan dan/ atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (6) Dalam hal penyetoran PPN dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, penyetoran dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing atau lembaga persepsi lainnya yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing. (7) Penyetoran PPN yang dilakukan oleh Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor yang tertera pada bukti penerimaan negara. (8) Tata cara penyetoran PPN dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b atau mata uang asing lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai sistem penerimaan negara secara elektronik. (9) Dalam hal masih terdapat PPN yang telah dipungut oleh Pelaku Usaha PMSE yang telah dicabut penunjukannya sebagai Pemungut PPN PMSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), tetapi belum disetorkan, PPN yang telah dipungut wajib disetorkan ke kas negara.