Pasal 2

(1) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi: a. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah; dan b. Pihak Lain, menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT. (2) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. induk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT (Formulir 1107 PUT); dan b. lampiran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT, yaitu: 1. Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah (Formulir 1107 PUT 2); dan 2. Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain (Formulir 1107 PUT 3). (3) Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi oleh setiap: a. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah; dan/atau b. Pihak Lain. (4) Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah (Formulir 1107 PUT 2) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 wajib diisi oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai selain Instansi Pemerintah. (5) Daftar Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Dipungut oleh Pihak Lain (Formulir 1107 PUT 3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 wajib diisi oleh Pihak Lain. (6) Ketentuan mengenai: a. contoh format Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf A; dan b. petunjuk pengisian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai 1107 PUT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf B, huruf C, dan huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.