Pasal 5

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan kegiatan Pengamatan dalam rangka: a. mendukung kegiatan pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b; dan b. mendukung kepentingan perpajakan lainnya meliputi: 1. kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak; 2. kegiatan ekstensifikasi perpajakan; 3. kegiatan penagihan; 4. kegiatan pemeriksaan; dan/atau 5. kegiatan lainnya. (2) Kegiatan Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh KPP berdasarkan instruksi dari Kepala Kanwil DJP. (3) Kegiatan Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh KPP berdasarkan instruksi dari Kepala Kanwil DJP atau perintah dari Kepala KPP. (4) Kegiatan Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Pengamat berdasarkan Surat Perintah Pengamatan yang diterbitkan oleh Kepala KPP. (5) Hasil Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pengamatan.