Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, atas permintaan pelaksanaan MAP yang diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama, dapat dilakukan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP dengan ketentuan sebagai berikut: a. diajukan berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d; dan b. diajukan setelah dihasilkannya kesepakatan awal yang termuat dalam risalah perundingan ( minutes of meeting ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sampai dengan tanggal 25 April 2021. (2) Tata cara pengajuan pembaruan permintaan pelaksanaan MAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindak lanjutnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal ini.