Pasal 8

(1) Pengusaha Kena Pajak yang telah melaksanakan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang pencabutan pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang kepada Kepala Kantor Wilayah. (2) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum masa pajak dimana Pengusaha Kena Pajak tidak lagi menginginkan tempat-tempat Pajak Pertambahan Nilai terutang dipusatkan, dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat-tempat Pengusaha Kena Pajak terdaftar yang semula dipusatkan. (3) Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pencabutan Pemusatan Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang.