Pasal 21

(1) Dalam hal setelah batas waktu penerbitan Surat Permintaan Kelengkapan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditemukan adanya keterangan dan/atau dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, KPP tidak dapat menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT. (2) Atas SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPP dapat menerbitkan himbauan pembetulan SPT. (3) Dokumen berupa: a. Surat Permintaan Kelengkapan SPT; b. Surat Pemberitahuan Status Penyampaian SPT; c. Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan , dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB VI PENGOLAHAN SPT