Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 2/2019
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENERIMAAN, DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-02/PJ/2019
- Tahun
- 2019
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 28 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 11/2025 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 3.789 karakter
- Pasal 2 751 karakter
- Pasal 3 447 karakter
- Pasal 4 3.530 karakter
- Pasal 5 224 karakter
- Pasal 6 258 karakter
- Pasal 7 631 karakter
- Pasal 8 981 karakter
- Pasal 9 746 karakter
- Pasal 10 1.275 karakter
- Pasal 11 594 karakter
- Pasal 12 4.369 karakter
- Pasal 13 1.294 karakter
- Pasal 14 1.410 karakter
- Pasal 15 3.036 karakter
- Pasal 16 732 karakter
- Pasal 17 2.078 karakter
- Pasal 18 501 karakter
- Pasal 19 2.788 karakter
- Pasal 20 1.705 karakter
- Pasal 21 751 karakter
- Pasal 22 278 karakter
- Pasal 23 2.486 karakter
- Pasal 24 791 karakter
- Pasal 25 415 karakter
- Pasal 26 513 karakter
- Pasal 27 869 karakter
- Pasal 28 190 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (6)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Pasal 27 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-215/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-179/PJ/2007 tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-21/PJ/2013; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Pasal 27 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 2. Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-179/PJ/2007 tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan Untuk Menerima Surat Pemberitahuan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-21/PJ/2013; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
“Pasal 27 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2011 tentang Tata Cara Penerimaan Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nom or PER-21/PJ/2013; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
“Pasal 27 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2016 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPTTahunan; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 1/2017 — di luar korpus situs ini, tidak ada halamannya di sini
“Pasal 27 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 tentang Penyampaian SPT Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks peraturan ini.
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 11/2025 — KETENTUAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN BEA METERAI DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
“Pasal 146 a. Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan; … 25. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ./2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-Hal Tertentu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PER-DJP 11/2025.
dibaca dari teks DJP