Pasal 5

(1) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri atas: a. Induk SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721); b. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Tetap dan Pensiunan yang Menerima Uang terkait Pensiun secara Berkala - (Formulir 1721- I); c. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Tidak Bersifat Final dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-II); d. Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Bersifat Final - (Formulir 1721-III); e. Daftar Surat Setoran Pajak dan/atau Bukti Pemindahbukuan untuk Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 - (Formulir 1721-IV); dan f. Daftar Biaya - (Formulir 1721-V), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat: a. masa pajak dan tahun pajak; b. status SPT normal atau pembetulan; c. identitas Pemotong Pajak; d. jumlah penghasilan bruto; e. jumlah pajak penghasilan dipotong dan/atau ditanggung Pemerintah; f. jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor; g. jumlah total pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor pada SPT yang dibetulkan; h. jumlah pajak penghasilan yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan; i. tanggal pemotongan dan tanggal penyetoran pajak penghasilan; j. nama dan tanda tangan penandatangan SPT; dan k. tanggal SPT dibuat. (3) Tata cara pengisian SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian