Pasal 26

(1) KPP melakukan pengawasan terhadap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (2) Pengawasan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak dan pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif Pengusaha Kena Pajak. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan selama Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui konfirmasi lapangan dan KPP berwenang meminta dokumen yang diperlukan kepada Pengusaha Kena Pajak. (5) Pengusaha Kena Pajak harus memberikan dokumen yang diminta sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai: a. dasar untuk melakukan perubahan data Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam sistem administrasi perpajakan; b. bahan pertimbangan untuk melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan; atau c. dasar untuk melakukan tindakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.