Pasal 6

Bagi Wajib Pajak yang telah diterbitkan surat pemberitahuan mengenm pencabutan atas Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Wajib Pajak tidak mengikuti Pengampunan Pajak; b. Wajib Pajak tidak diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak; c. Uang Tebusan yang telah dibayar merupakan kelebihan pembayaran pajak; d. terhadap Wajib Pajak yang telah menyampaikan pernyataan pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, Wajib Pajak dapat menyampaikan kembali permohonan dan/atau pengajuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; e. terhadap Wajib Pajak yang telah memperoleh tanda terima Surat Pernyataan atau Surat Keterangan namun belum menyampaikan pernyataan pencabutan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 ten tang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016, Wajib Pajak dianggap telah menyampaikan pernyataan pencabutan permohonan dan mempunyai hak menyampaikan kernbali permohonan dan/atau pengajuan dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; f. Surat Pernyataan beserta lampirannya yang telah disampaikan tidak dikembalikan kepada Wajib Pajak; dan g. data dan informasi yang telah disampaikan dalam Surat Pernyataan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai basis data perpajakan.