Pasal 8

(1) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari formulir: a. Induk SPT Masa PPh Unifikasi; b. Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri; c. Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain; dan d. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26. (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Masa Pajak dan Tahun Pajak; b. status SPT normal atau pembetulan; c. identitas Pemotong/Pemungut PPh; d. jenis PPh; e. jumlah dasar pengenaan pajak; f. jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau PPh yang disetor sendiri; g. jumlah total PPh; h. jumlah total PPh yang disetor pada SPT yang dibetulkan; i. jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan; j. nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan k. tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat. (3) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C; dan b. diisi sesuai petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.