Pasal 13

(1) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mengakibatkan adanya pajak yang kurang dibayar, Pemotong/Pemungut PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut sebelum menyampaikan pembetulan dimaksud. (2) Jumlah pajak yang kurang disetor akibat pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disetorkan setelah tanggal jatuh tempo penyetoran dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP. (3) Dalam hal terjadi kesalahan pemotongan/pemungutan PPh yang mengakibatkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut, serta Pemotong/Pemungut PPh: a. melakukan pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi menjadi sesuai dengan jumlah PPh yang seharusnya dipotong atau dipungut; dan b. melakukan pembetulan SPT Masa Unifikasi sehingga mengakibatkan kelebihan penyetoran PPh, kelebihan penyetoran PPh tersebut dapat diminta kembali oleh Pemotong/Pemungut PPh dengan mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang atau Pemindahbukuan, ke KPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN