Pasal 7

(1) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. Induk SPT Masa PPh Unifikasi (Formulir SPT Masa PPh Unifikasi); b. Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri (Formulir DOSS); c. Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain (Formulir DOPP); dan d. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi beserta Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 (Formulir DBP). (2) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. Masa Pajak dan Tahun Pajak; b. status Surat Pemberitahuan normal atau pembetulan; c. identitas Pemotong/Pemungut PPh; d. jenis PPh; e. jumlah dasar pengenaan pajak; f. jumlah nilai PPh yang dipotong, dipungut, ditanggung Pemerintah, dan/atau disetor sendiri; g. jumlah total PPh; h. jumlah total PPh yang disetor pada Surat Pemberitahuan yang dibetulkan; i. jumlah PPh yang kurang (lebih) disetor karena pembetulan; j. tanggal pemotongan/pemungutan dan tanggal penyetoran PPh; k. nama dan tanda tangan Pemotong/Pemungut PPh atau kuasa; dan l. tanggal SPT Masa PPh Unifikasi dibuat. (3) SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. dibuat sesuai contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D; dan b. diisi sesuai petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.