Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: 1. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak (PKP) dikukuhkan. 2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan KP2KP adalah Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan yang berada dalam wilayah KPP. 3. SPT Elektronik adalah SPT dalam bentuk dokumen elektronik. 4. Aplikasi e -SPT adalah Aplikasi SPT Elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 5. Faktur Pajak berbentuk elektronik, yang selanjutnya disebut e -Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 6. Data elektronik adalah data SPT Masa PPN yang dihasilkan dari Aplikasi e-SPT dan Aplikasi e -Faktur. 7. Media elektronik adalah sarana penyimpanan data elektronik yang dapat digunakan untuk memindahkan data dari suatu komputer ke komputer lainnya, antara lain flash disk dan compact disc (CD). 8. Penelitian SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya. 9. Pengujian data adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kebenaran pengisian data elektronik Induk SPT Masa PPN dan Lampiran SPT Masa PPN.