Pasal 4

(1) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk cetakan ulang dan salinannya, merupakan sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (2) Apabila terdapat perbedaan antara data pembayaran yang tertera dalam BPN dengan data pembayaran menurut MPN, maka yang dianggap sah adalah data pembayaran menurut MPN. (3) BPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setidak-tidaknya mencantumkan elernen-elemen sebagai berikut: a. Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN); b. Nomor Transaksi Bank (NTB); c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Nama Wajib Pajak; e. Kode Akun Pajak; f. Kode Jenis Setoran; g. Masa Pajak; h. Tahun Pajak; i. Tanggal transaksi; dan j. Jumlah nominal pembayaran.