Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Pajak menentukan transaksi elektronik yang harus menggunakan token sebagai alat validasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menggunakan DJP Online . (2) Direktur Jenderal Pajak memberikan token kepada Wajib Pajak melalui layanan pesan singkat dan/atau surat elektronik ( e-mail ) Wajib Pajak yang terdaftar dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. (3) Apabila Wajib Pajak melakukan pengubahan nomor telepon seluler ( handphone ) dan/atau alamat surat elektronik ( e-mail ) yang akan digunakan sebagai tujuan pengiriman token maka Wajib Pajak dapat melakukan pengubahan nomor telepon seluler ( handphone ) dan/atau alamat surat elektronik ( e-mail ) yang akan digunakan untuk tujuan pengiriman token melalui layanan DJP Online yang tersedia pada laman ( website ) Direktorat Jenderal Pajak. (4) Nomor telepon seluler ( handphone ) dan/atau alamat surat elektronik ( e-mail ) yang didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau yang telah diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dijaga kerahasiaan dan keamanan kepemilikannya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap token yang akan dikirimkan ke nomor telepon seluler dan/atau alamat surat elektronik ( e-mail ) tersebut. (5) Segala kerugian dan akibat hukum yang timbul atas dilanggarnya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) merupakan tanggung jawab Wajib Pajak.