Pasal 3

(1) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari: a. lnduk SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26; b. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26; dan c. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara dan/ atau Bukti Pemindahbukuan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (2) Bukti Pemotongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal ini terdiri dari: a. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; dan b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26; sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (3) SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk: a. formulir kertas ( hard copy ); atau b. dokumen elektronik.