Pasal 4

(1) Pemotong Pajak harus membuat dan memberikan Bukti Pemotongan kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak. (2) Satu Bukti Pemotongan hanya dapat digunakan untuk: a. 1 (satu) Wajib Pajak; b. 1 (satu) kode objek pajak; dan c. 1 (satu) Masa Pajak. (3) Bukti Pemotongan tetap dibuat dalam hal: a. jumlah PPh Pasal 23 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Bebas; b. jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong nihil karena adanya Surat Keterangan Domisili; dan/ atau c. PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. (4) Pemotong Pajak dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan untuk menggabungkan dua atau lebih transaksi sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).