Pasal 9

(1) Pemotong Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/ atau Pasal 26 yang telah disampaikan. (2) Pembetulan SPT Masa PPh Pas al 23 dan/ atau Pasal 26 disebabkan adanya: a. kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan b. pembatalan transaksi; dan/ atau c. transaksi yang belum dilaporkan. (3) Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 disebabkan adanya: a. kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus membetulkan Bukti Perootongan dimaksud; atau b. pembatalan transaksi, Pemotong Pajak terlebih dahulu harus membatalkan Bukti Pemotongan atas transaksi dimaksud. (4) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan adanya: a. pajak yang kurang dibayar, maka Pemotong Pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang dibayar tersebut; atau b. pajak yang lebih dibayar, maka diajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas kelebihan pembayaran pajak. (5) Pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.