⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2022, PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
(1)
Permohonan penghapusan NPWP secara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan:
a.
mengisi dan menyampaikan Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
b.
mengunggah (
upload
) salinan digital (
softcopy
) dokumen pendukung,
pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak.
(2)
Formulir Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
(3)
Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.
kepada Wajib Pajak diberikan BPE, dalam hal permohonan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
b.
permohonan dianggap tidak diajukan dan Kepala KPP memberitahukan hal tersebut kepada Wajib Pajak melalui alamat surel (email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal permohonan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.