Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
PER-DJP 4/2020
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, SERTIFIKAT ELEKTRONIK, DAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
- Jenis
- Peraturan Dirjen Pajak
- Nomor
- PER-04/PJ/2020
- Tahun
- 2020
- Status menurut sumber ⓘ
- DJP Aktif · 21 Sep 2026JDIH Berlaku · 21 Sep 2026
- Kategori ⓘ
- Dari daftar PPh dan KUP dan PPN katalog DJP
- Sumber
- halaman DJP · halaman JDIH
- Teks
- 71 pasal
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang statusnya.
- sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 3/2022, PER-DJP 7/2025 menyatakan mencabutnya
Situs ini tidak memilih salah satu. Catatan tiap sumber ada di atas dan di “Rincian status dan sumber”, beserta tanggal pengambilannya.
Isi peraturan
- Pasal 1 15.254 karakter
- Pasal 2 4.415 karakter
- Pasal 3 1.691 karakter
- Pasal 4 4.946 karakter
- Pasal 5 397 karakter
- Pasal 6 2.263 karakter
- Pasal 7 1.746 karakter
- Pasal 8 1.245 karakter
- Pasal 9 6.349 karakter
- Pasal 10 3.749 karakter
- Pasal 11 1.704 karakter
- Pasal 12 540 karakter
- Pasal 13 4.992 karakter
- Pasal 14 2.215 karakter
- Pasal 15 1.465 karakter
- Pasal 16 1.168 karakter
- Pasal 17 1.225 karakter
- Pasal 18 994 karakter
- Pasal 19 1.567 karakter
- Pasal 20 1.625 karakter
- Pasal 21 687 karakter
- Pasal 22 1.345 karakter
- Pasal 23 5.783 karakter
- Pasal 24 3.144 karakter
- Pasal 25 2.275 karakter
- Pasal 26 1.484 karakter
- Pasal 27 1.647 karakter
- Pasal 28 734 karakter
- Pasal 29 1.213 karakter
- Pasal 30 2.199 karakter
- Pasal 31 1.448 karakter
- Pasal 32 702 karakter
- Pasal 33 1.708 karakter
- Pasal 34 6.686 karakter
- Pasal 35 973 karakter
- Pasal 36 1.437 karakter
- Pasal 37 4.634 karakter
- Pasal 38 2.533 karakter
- Pasal 39 707 karakter
- Pasal 40 1.719 karakter
- Pasal 41 986 karakter
- Pasal 42 7.289 karakter
- Pasal 43 813 karakter
- Pasal 44 1.324 karakter
- Pasal 45 8.375 karakter
- Pasal 46 1.001 karakter
- Pasal 47 1.316 karakter
- Pasal 48 1.796 karakter
- Pasal 49 885 karakter
- Pasal 50 1.697 karakter
- Pasal 51 6.349 karakter
- Pasal 52 3.213 karakter
- Pasal 53 2.031 karakter
- Pasal 54 769 karakter
- Pasal 55 997 karakter
- Pasal 56 1.436 karakter
- Pasal 57 1.555 karakter
- Pasal 58 1.815 karakter
- Pasal 59 981 karakter
- Pasal 60 3.086 karakter
- Pasal 61 743 karakter
- Pasal 62 290 karakter
- Pasal 63 1.244 karakter
- Pasal 64 831 karakter
- Pasal 65 451 karakter
- Pasal 66 2.514 karakter
- Pasal 67 1.741 karakter
- Pasal 68 611 karakter
- Pasal 69 285 karakter
- Pasal 70 1.919 karakter
- Pasal 71 176 karakter
Teks diambil dari DJP pada 22 Sep 2026.
Rincian status dan sumber
Status yang dicatat tiap sumber
- DJPAktifdiambil 21 Sep 2026halaman sumber
- JDIHBerlakudiambil 21 Sep 2026halaman sumber
Catatan tiap sumber
Relasi dengan peraturan lain (4)
Ini petunjuk, bukan kepastian. Relasi dibaca otomatis dari kalimat di teks peraturan. Uji manual pada 20 contoh memberi 16 benar, 2 sebenarnya pencabutan sebagian yang tercatat sebagai pencabutan penuh, dan 2 perlu diperiksa manusia. Kutipan kalimat sumbernya disertakan supaya bisa dinilai sendiri.
Mencabut
“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
“Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
dibaca dari teks DJP
Dicabut oleh
PER-DJP 3/2022 — FAKTUR PAJAK
“Pasal 39 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … b. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan dalam rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; … d. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-754/PJ./2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Faktur Pajak dengan Aplikasi Sistem Informasi Perpajakan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PER-DJP 3/2022.
dibaca dari teks DJP
PER-DJP 7/2025 — PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENGUSAHA KENA PAJAK, OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SERTA PERINCIAN JENIS, DOKUMEN, DAN SALURAN UNTUK PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
“Pasal 94 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku: … 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing, 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; … 7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2021 tentang Jenis Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik, Persyaratan Dokumen Elektronik yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik yang Digunakan, Tata Cara Penyampaian Dokumen Elektronik dan Saluran yang Digunakan, serta Tata Cara Tindak Lanjut atas Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
Kalimat aslinya panjang. Bagian yang tidak menyangkut peraturan ini diganti tanda “…”; kalimat utuhnya ada di teks PER-DJP 7/2025.
dibaca dari teks DJP