Pasal 13

Format dokumen berupa: a. SKPPKP bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); b. surat pernyataan mengenai keberadaan tempat untuk melakukan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); c. permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (1); d. keputusan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; e. surat pemberitahuan bahwa permohonan penetapan SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak dapat diproses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b; f. surat pemberitahuan pencabutan penetapan SPC atau KIK sebagai sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); g. SKPPKP bagi SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) huruf a; h. Laporan Hasil Penelitian Pengembalian Pendahuluan bagi SPC atau KIK sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), i. permohonan Pengembalian Pendahuluan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKPPKP melalui surat tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); J. tindak lanjut terhadap selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam SKPPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan k. tata cara penghitungan SKPPKP pada formulir pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2); dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. BAB V KETENTUAN PENUTUP