Pasal 4

1. Badan Usaha membuat Surat Setoran Pajak (SSP) sesuai dengan jumlah subsidi berdasarkan hasil verifikasi dan menyampaikan kepada KPA subsidi Jenis BBM Tertentu dan/atau LPG Tabung 3 Kg. 2. SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut: - lembar ke-1 untuk Badan Usaha; - lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); - lembar ke-3 untuk Badan Usaha dilampirkan pada SPT Masa PPN; - lembar ke-4 untuk pertinggal Kantor Pelayan an Perbendaharaan Negara (KPPN). 3. SSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan membubuhkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas Badan Usaha, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai penyetor atas nama Badan Usaha. 4. Tata cara pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.