Pasal 3

1. Pemeriksaan ke Luar Negeri adalah pendampingan yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak Indonesia atas pemeriksaan yang dilakukan oleh Negara Mitra P3B dalam rangka pemenuhan permintaan informasi dari Pemerintah Indonesia. 2. Pemeriksaan ke Luar Negeri dapat dilaksanakan terhadap Wajib Pajak Negara Mitra P3B yang memperoleh penghasilan dari Indonesia atau Wajib Pajak Negara Mitra P3B yang transaksinya terkait dengan Wajib Pajak Indonesia yang sedang diperiksa di Indonesia dalam hal terkait upaya penghindaran pajak (tax avoidance) , pengelakan pajak (tax evasion) , dan penyalahgunaan P3B oleh pihak-pihak yang tidak berhak (tax treaty abuse) . 3. Dalam hal dianggap perlu untuk dilakukan Pemeriksaan ke Luar Negeri, Unit DJP dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II. 4. Direktur Peraturan Perpajakan II melakukan koordinasi dengan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atas permohonan Pemeriksaan ke Luar Negeri yang diajukan Unit DJP terkait. 5. Direktur Peraturan Perpajakan II meneruskan permohonan kepada Negara Mitra P3B. 6. Dalam hal Pemeriksaan ke Luar Negeri dapat dilaksanakan, Pejabat Pajak Indonesia yang melaksanakan Pemeriksaan ke Luar Negeri harus melaporkan hasil Pemeriksaan ke Luar Negeri tersebut kepada Direktur Peraturan Perpajakan II dan ditembuskan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan. 7. Direktur Peraturan Perpajakan II membuat surat pemberitahuan atas hasil Pemeriksaan ke luar negeri dan mengirimkannya kepada Negara Mitra P3B tempat pemeriksaan pajak dilaksanakan.