Pasal 2

(1) Kepada Wajib Pajak badan dalam negert berbentuk perseroan terbatas dan koperasi, yang melakukan Penanaman Modal pada bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu, dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. (2) Fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) per tahun; b. penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, sebagai berikut: Kelompok Aktiva Tetap Berwujud Masa Manfaat Menjadi Tarif Penyusutan dan Amortisasi Berdasarkan Metode Garis Lurus Saldo Menurun I. II. Bukan Bangunan: Kelompok I Kelompok II Kelompok III Kelompok IV Bangunan: Permanen Tidak Permanen 2 tahun 4 tahun 8 tahun 10 tahun 10 tahun 5tahun 50% 25% 12,5% 10% 10% 20% 100% (dibebankan sekaligus) 50% 25% 20% c. pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku; dan d. kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal baru pada 1 tahun bidang usaha yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah dilakukan di kawasan industri dan kawasan berikat; 2) tambahan 1 tahun : apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang tenaga kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut; 3) tambahan 1 tahun : apabila penanaman modal barn memerlukan investasi/pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); 4) tambahan 1 tahun : apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% (lima persen) dari investasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan/ atau 5) tambahan 1 tahun : apabila menggunakan bahan baku dan/atau komponen hasil produksi dalam negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) sejak tahun ke 4 (empat). (3) Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki izin penanaman modal sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu dapat diberikan fasilitas Pajak Penghasilan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah sepanjang: a. memiliki rencana Penanaman Modal paling sedikit Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan b. belum beroperasi secara komersial pacta saat Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 diundangkan.