Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 2
TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SATU, KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DUA, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BEKASI
DJP tidak berlakuⓘBatang tubuh
(1)
Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang diadministrasikan pada KPP Baru meliputi kewajiban perpajakan :
a.
PPh Badan,
b.
PPN dan PPnBM,
c.
Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan kantor pusat dan atau cabang Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah:
1)
Provinsi DKI Jakarta untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, dan KPP Madya Jakarta Pusat;
2)
Kabupaten Bekasi untuk Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Madya Bekasi;
d.
Bea Meterai.
(2)
Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak yang tetap diadministrasikan pada KPP Lama meliputi Kewajiban Pemotongan dan Pemungutan PPh akibat dari transaksi yang dilakukan Kantor Pusat dan atau Cabang Wajib Pajak selain dari transaksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c.
Teks diambil dari DJP pada 5 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.