Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak melakukan pendaftaran untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi, dan menatausahakan, data Objek Pajak dan/atau subjek pajak PBB yang belum terdapat dalam administrasi perpajakan. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. penyampaian SPOP oleh Direktur Jenderal Pajak kepada subjek pajak PBB ; atau b. penyampaian SPOP oleh subjek pajak PBB kepada Direktur Jenderal Pajak, tanpa menunggu penyampaian SPOP oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a. (3) Terhadap setiap Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak memberikan NOP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. (4) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Objek Pajak: a. sektor perkebunan; b. sektor perhutanan; c. sektor pertambangan; dan d. sektor lainnya. (5) Subjek pajak PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, atas Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan identitas Objek Pajak dan dituangkan dalam SPPT.