Pasal 6

(1) KPP Penerima menindaklanjuti permohonan pendaftaran NPWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan meneliti kelengkapan: a. pengisian Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4); dan b. dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Dalam hal permohonan pendaftaran NPWP dinyatakan lengkap, KPP Penerima menerbitkan NPWP dan menyampaikan secara langsung kartu NPWP kepada Wajib Pajak. (3) KPP Penerima menentukan KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya dapat diketahui berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir pendaftaran dan/ atau dokumen pendukungnya; atau b. KPP Penerima, dalam hal tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya tidak dapat diketahui berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir pendaftaran dan/ atau dokumen pendukungnya. (4) KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.