Pasal 7

(1) Wajib Pajak yang tempat kedudukan sebenarnya tidak dapat diketahui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b harus memberitahukan mengenai tempat kedudukan Wajib Pajak yang sebenarnya ke KPP Penerima dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terdaftar. (2) Pemberitahuan kepada KPP Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir perubahan data Wajib Pajak atau formulir pindah Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen yang disyaratkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara pendaftaran Wajib Pajak. (3) KPP Penerima melakukan penelitian kelengkapan pengisian formulir perubahan data Wajib Pajak atau formulir pindah Wajib Pajak dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan. (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPP Penerima melakukan proses perubahan data atau pemindahan Wajib Pajak ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Wajib Pajak, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan diterima. (5) Dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPP Penerima dapat menetapkan Wajib Pajak tersebut sebagai Wajib Pajak non efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengenai tata cara penetapan Wajib Pajak non efektif. (6) Direktorat Jenderal Pajak melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perubahan data dan/atau pemindahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).