Saku Pajak Tampilan
Data per 16 Okt 2026
Versi aplikasi v1.4.0 · versi data 16 Okt 2026 (data sumber diambil sampai tanggal itu).
Data diperiksa otomatis di sumbernya; lihat peraturan baru dan yang berubah.
Belum tersimpan untuk dipakai luring.
Menyiapkan data untuk dipakai tanpa internet
Pasal 11
TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DJP berlakuJDIH berlakuⓘBatang tubuh
Dalam hal pada saat SMT terdapat permohonan Wajib Pajak selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10 yang belum diterbitkan surat keputusan, surat persetujuan, atau surat penolakan oleh KPP Pratama Lama, serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian:
a.
kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT, KPP Pratama Lama menyelesaikan permohonan dimaksud sampai dengan penerbitan surat keputusan, surat persetujuan, atau surat penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT; atau
b.
5 (lima) hari kerja atau lebih setelah SMT, KPP Pratama Baru atau KPP Madya menyelesaikan permohonan dimaksud sampai dengan penerbitan surat keputusan, surat persetujuan, atau surat penolakan.
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.