TATA CARA PENATAUSAHAAN PEMINDAHAN TEMPAT WAJIB PAJAK TERDAFTAR DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA REORGANISASI INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
Dalam hal pada saat SMT terdapat surat keputusan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan harus ditindaklanjuti dengan penerbitan produk hukum namun belum diselesaikan di KPP Pratama Lama, serta memiliki sisa jatuh tempo penyelesaian:
a.
kurang dari 5 (lima) hari kerja setelah SMT, KPP Pratama Lama menyelesaikan penerbitan produk hukum dimaksud paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum SMT; atau
b.
5 (lima) hari kerja atau lebih setelah SMT, KPP Pratama Lama membuat daftar nominatif surat keputusan dan KPP Pratama Baru atau KPP Madya menindaklanjuti penerbitan produk hukum dimaksud.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.