Pasal 3

(1) Dalam rangka pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) bertugas dan bertanggung jawab melaksanakan kegiatan persiapan, yaitu: a. Direktorat Peraturan Perpajakan I mengkompilasi peraturan pelaksanaan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. b. Direktorat Transformasi Proses Bisnis mengkompilasi Standard Operating Procedures (SOP) terkait pemungutan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah dalam menyusun SOP. c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak mengkompilasi struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang terkait pemungutan PBB-P2 sebagai bahan acuan Pemerintah Daerah untuk merumuskan struktur organisasi dan tata kerja pemungutan PBB-P2. d. Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan menyiapkan: 1) konsep adendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Pimpinan Tempat Pembayaran Elektronik (TP Elektronik) untuk pengurangan wilayah pembayaran PBB-P2 sesuai dengan wilayah yang Pemerintah Daerahnya siap untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2; dan/atau 2) konsep pengakhiran Surat Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Pajak dengan Pimpinan TP Elektronik apabila seluruh wilayah yang Pemerintah Daerahnya termasuk dalam ruang lingkup kerjasama siap melaksanakan pemungutan PBB-P2. e. Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi menyiapkan sistem aplikasi terkait PBB-P2 beserta source code-nya dan menyerahkan ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. f. Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyiapkan: 1) basis data terkait PBB-P2 dengan ketentuan: a) untuk KPP yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) atau lebih kabupaten/kota, basis data dimaksud disiapkan per kabupaten/kota; b) untuk KPP yang wilayah kerjanya meliputi bagian dari kabupaten/kota, basis data dimaksud disiapkan per KPP. 2) pembatasan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dapat dibayar melalui TP Elektronik dan penutupan akses TP Elektronik ke jaringan komunikasi data PBB-P2 pada KPDJP serta penutupan akses TP POS ke jaringan komunikasi data PBB-P2 pada KPP. (2) Hasil kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diserahkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 30 November 2010. (3) Sistem aplikasi beserta source code-nya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f angka 1, disiapkan dalam bentuk media cakram digital oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dan diserahkan ke KPP sesuai wilayah yang Pemerintah Daerahnya siap melaksanakan pemungutan PBB-P2, paling lambat tanggal 31 Desember sebelum Tahun pengalihan (4) Tata cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.