TEMPAT PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PELAKU USAHA MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA PENGUSAHA KENA PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
⚠ Perlu dicek: sumber resmi berbeda pendapat tentang status peraturan ini. sumber mencatatnya berlaku, tetapi PER-DJP 17/2025 menyatakan mencabutnya. Lihat catatan tiap sumber sebelum memakai pasal ini.
(1)
Dalam hal Pusat dan/atau Cabang Wajib Pajak yang ditetapkan atau dipindahkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak memiliki utang pajak pada KPP Lama sampai dengan sebelum SMT, atas utang pajak tersebut dilakukan atau dilanjutkan tindakan penagihan oleh KPP Baru.
(2)
Termasuk tindakan penagihan oleh KPP Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penagihan atas utang PPN dan/atau PPN dan PPnBM sebagai tindak lanjut pemusatan PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (5), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (4).
Teks diambil dari DJP pada 4 Okt 2026. Untuk kepastian hukum, rujuk naskah resmi di sumbernya.
Saku Pajak