Pasal 8

(1) Nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan orang pribadi atau Badan sebagai identitas untuk kepentingan administrasi perpajakan tertentu. (2) Administrasi perpajakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. pemberian Akun Wajib Pajak; b. penyetoran dan/atau pelaporan pajak; c. pencantuman identitas pihak yang dilakukan pemotongan atau pemungutan; d. pencantuman identitas pembeli barang kena pajak atau penerima jasa kena pajak dalam faktur pajak; e. permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; f. penerbitan surat keterangan bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; g. pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut; h. pembayaran kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebelumnya mendapatkan fasilitas; i. penagihan pajak; dan j. administrasi perpajakan lainnya yang ditetapkan Direktur Jenderal Pajak. Paragraf 3 Kriteria Orang Pribadi atau Badan yang Dapat Menggunakan Nomor Identitas Perpajakan