Pasal 43

(1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak dapat melakukan pengaktifan kembali Wajib Pajak secara jabatan dengan menerbitkan surat pengaktifan kembali Wajib Pajak Nonaktif, dalam hal terdapat data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2). (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data dan/atau informasi yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak: a. menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan, kecuali untuk pelaporan Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan sebelum Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Nonaktif; b. melakukan pembayaran pajak, kecuali untuk pembayaran pajak sebelum Wajib Pajak ditetapkan sebagai Wajib Pajak Nonaktif; c. melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas; d. mengajukan layanan yang dapat mengubah status menjadi pengaktifan kembali Wajib Pajak Nonaktif; atau e. melakukan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya. Bagian Ketujuh Tata Cara Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak