Pasal 2

(1) Direktur Jenderal Pajak memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai nomor identitas perpajakan terhadap: a. Perwakilan Negara Asing; b. Pejabat Perwakilan Negara Asing; c. Badan Internasional; dan d. Pejabat Badan Internasional, yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan. (2) Badan Internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Badan Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. (3) Nomor identitas perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanda pengenal diri atau identitas dalam administrasi perpajakan (4) Nomor Pokok Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menimbulkan kewajiban Pajak Penghasilan sepanjang: a. Pejabat Perwakilan Negara Asing tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik; b. Badan Internasional tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota dan Indonesia menjadi anggota Badan Internasional tersebut; atau c. Pejabat Badan Internasional tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan (5) Dalam hal Pejabat Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, atau Pejabat Badan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut maka Pejabat Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, atau Pejabat Badan Internasional dimaksud merupakan subjek pajak yang dikenai pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.