Pasal 2

(1) Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan penetapan atas tarif, nilai pabean, dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda. (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Surat Penetapan yang terdiri atas: a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), b. Surat Penetapan Pabean (SPP); dan c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA). (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPTNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. (5) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian SPSA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sesuai dengan yang ditetapkan dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.